Masyarakat Tano Batak MInta Pemerintah Pusat Tutup Perusahaan Perusak Danau Toba,

Masyarakat Tano Batak MInta Pemerintah Pusat Tutup Perusahaan Perusak Danau Toba,

 

Diiringi gondang Batak, puluhan orang manortor di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (26/1). Kekayaan etnik itu ditampilkan saat mereka berunjuk rasa menuntut pelestarian Danau Toba.

Pengunjuk rasa mengatasnamakan Jalin d-Toba ini juga membakar kemenyan. Aksi mereka gelar dengan tuntutan utama mendesak penutupan perusahaan-perusahaan yang dinilai telah merusak Danau Toba.
Jalin d-Toba yang merupakan gabungan dari sejumlah kelompok masyarakat ini menuntut peninjauan ulang penerbitan izin-izin dan konsesi perusahaan di kawasan Danau Toba. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mengenakan kaus putih bertuliskan "Tano Batak terluka, Jokowi lihatlah!" Tulisan serupa juga mereka tuangkan dalam poster yang dibawa.

"Kehadiran berbagai industri di kawasan Danau Toba telah menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat, perekonomian, sosial-budaya dan lingkungan di Tano Batak," kata Sebastian Hutabarat, salah seorang pengunjuk rasa.

Dalam press rilis yang dibagikan kepada wartawan, Jalin d-Toba menyebut sejumlah perusahaan besar yang berkontribusi menimbulkan kerusakan di Danau Toba, yaitu PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang sudah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan bubur kertas di Sosor Ladang, Porsea, Toba Samosir; PT Allegrindo Nusantara, peternakan babi di Urung Pane, Purba, Simalungun; Simalem Resort (PT MIL); dan PT Gorga Duma Sari (GDS), perusahaan perkebunan hortikultura di kawasan hutan Tele; termasuk pula PT Inalum yang dinilai bertanggung jawab terhadap turunnya permukaan air Danau Toba.

Pengunjuk rasa menilai kerusakan terbesar dihasilkan PT TPL. Sejak hadirnya perseroan pada 1983, telah banyak kerugian bagi kehidupan masyarakat, infrastruktur, hutan dan lingkungan. Bahkan ketika Pemerintahan Presiden BJ Habibie perusahaan ini diperintahkan untuk ditutup operasionalnya, sebelum dibuka kembali 3 tahun berselang dengan alasan paradigma baru.

Kenyataannya, paradigma baru yang dimaksud tidak terbukti. Perusakan lingkungan masih marak terjadi, perampasan tanah/hutan adat masih berlangsung, perusakan infrastruktur jalan akibat truk-truk logging yang mengangkut muatan melebihi tonase, pencemaran air dan udara akibat pembuangan limbah pabrik.

Berbekal konsesi lahan seluas 188.055 hektare lebih, TPL dengan leluasa membabat habis hutan tanpa memperhitungkan kerusakan hutan dan lingkungan. Hutan alam dan hutan adat yang dulunya berisi aneka kayu alam berubah menjadi hamparan eucalyptus. Hutan pun menjadi monokultur. Berbagai jenis pohon dan tanaman endemik, seperti kemenyan, akhirnya rusak dan terancam punah. "Rakyat tidak pernah setuju untuk menanam eukaliptus," kata Sebastian berapi-api.

Para pengunjuk rasa juga menuntut agar pemerintah menghormati, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal serta masyarakat adat dalam menyikapi kehadiran berbagai perusahaan di kawasan Danau Toba. Penegak hukum pun diminta menindak tegas pembalakan hutan dan truk-truk pengangkut kayu yang ditengarai telah merusak jalan di sekitar kawasan Danau Toba.

"Sangat miris jalan itu dirusak, karena jalan iru dibangun Belanda pada 200 tahun lalu. Indonesia tidak pernah membuka jalan di sana," sebut Sebastian